Selamat bergabung di Lumbung Ide

Ide adalah bulir-bulir emas yang berserakan di lumpur kesadaran akal. Ide itu akan menjadi emas yang berharga tinggi, ketika ide yang bertebaran di otak secara simultan ditambang dalam bentuk tulisan yang konseptual.

Sabtu, 28 Juli 2012

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERKEMBANGNYA MASALAH PENDIDIKAN





A.  Kriteria Kualitas Pendidikan
Salah satu prinsip gerakan reformasi dalam pendidikan adalah “pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta mereka dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan”.
Terdapat 5 faktor utama yang perlu diperhatikan dalam membangun sekolah masa depan, yaitu;
(1)    Involved and Connected Learning Community
Salah satu indikator penting paradigma pendidikan masa depan adalah keterlibatan secara aktif seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Mereka yang dimaksud adalah stake-holder, orangtua, oraganisasi massa (ORMAS), perguruan tinggi, dan Dunia Usaha dan Industri (DUDI).
(2)    Proficient and Inviting Curriculum-Driven Setting
Beberapa hal yang terkait langsung dengan hal di atas, yaitu: (a) pembangunan fisik mendukung terlaksananya pendidikan berbasis masyarakat, (b) pembangunan infrastruktur pendukung yang memungkinkan mobilitas yang tinggi dengan pertukaran data yang lebih mudah, (c) semua ruang kelas dirancang dan dilengkapi media pembelajaran yang diperlukan, sehingga memungkinkan proses pembelajaran dapat berjalan kapan saja, dan (4) media pembelajaran mampu memobilisasi, fleksibel, dan mudah disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam aktivitas pembelajaran.
(3)    Flexible and Sustainable Learning Environment
Atmosfir pembelajaran yang kondusif merupakan salah satu indikator penting bagi masyarakat dalam memilih tempat belajar untuk anak mereka. Selain itu, atmosfir akademik yang kondusif, berbeda, dan Student-Centre memungkinkan siswa mengembangkan potensinya dengan baik. Suasana akademik yang baik mempunyai tingkat ketergantungan yang relatif kecil terhadap waktu dan tempat. Suasana akademik yang ada sistematik dan tidak terikat pada perubahan.
(4)    Cross-Curriculum Integration of Research and Development
Dalam rangka menjaga keberlangsungan integrasi kurikulum; (a) profesionalisme staf  seyogyanya didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangannya, (b) tetap menjaga kerjasama dengan dewan riset dan pengembangannya dalam menerapkan hasil-hasil penelitian terkini, dan (c) sekolah berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran, di mana guru dan siswa dapat merancang, melakukan, dan mengevaluasi hasil-hasil penelitian dalam rangka mengembangkan proses pembelajaran.
(5)    Professional Leadership
Kepemimpinan yang profesional meliputi: (a) dampak pembelajaran yang baik, (b) strategi berpikir, (c) motivasi dan dorongan stake-holders, (d) pemanfaatan teknologi dalam setiap kesempatan, (e) merancang dan mendemostrasikan pengembangan profesional sesuai kebutuhan, (f) berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat, (g) memaparkan pertanggungjawaban keuangan, dan (h) melakukan evaluasi secara berkelanjutan dengan cara kolaborasi.

B.  Berbagai Permasalahan Pendidikan dan Upaya Pemecahannya
Berbicara tentang pendidikan di Indonesia seolah tidak mengenal kata selesai. Disebabkan oleh Pertama, pesimisnya masyarakat atas kebijakan pemerintah. Kedua, terlalu bersemangatnya pemerintah untuk mengikuti cepatnya perkembangan pendidikan di belahan lain dunia ini. Bisa jadi pemerintah iri dengan gemerlapnya sistem pendidikan di negeri-negeri lain. Dahulu negeri ini dikenal produsen guru terbaik. Hingga pihak negeri tetangga kita, macam Malaysia, merasa perlu mengimpor tenaga pendidik dari bumi Khatulistiwa ini. Hasil survei terbaru, tahun 2005, menyebutkan Indonesia menduduki ranking 112, jauh berada di bawah Malaysia dan Bangladesh.
Kondisi Human Development Index (HDI) erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Polemik pendidikan di Indonesia selama ini berkutat pada persoalan dana, pengadaan infrastruktur, dan mekanisme trial and error atau bongkar pasang kurikulum. Seharusnya pengadaan ketiga hal itu mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah. Tentu jika memang membutuhkan masukan dari pihak lain, misalnya pengusaha, pakar pendidikan, atau perwakilan masyarakat, hal itu sangat dimungkinkan.
Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
Apalagi sekarang muncul sekolah-sekolah berbasis internasional yang seolah-olah dapat menaikkan mutu pendidikan di Negara kita. Sekolah internasional hanya mengedepankan kelas berbahasa inggris dan teknologi canggih, disamping itu sekolah internasional juga mematok biaya masuk sekolah yang sangat tinggi. Sekolah RSBI menjadikan sekolah di Indonesia menjadi seperti sekolah pada zaman kolonial belanda yang terkotak-kotak, sehinnga muncul plesetan sekolah “bertarif internasional”. Setandar internasional yang diterapkan oleh pemerintah untuk sekolah RSBI masih menjadi pertanyaan apakah juga diterapakan dan diakui di dunia internasional dan khususnya UNESCO (badan PBB yang menangani masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan). Mutu pendidikan mestinya tidak hanya ditentukan oleh bahasa pengantar dan teknologi pendukung tapi masih banyak komponen lain yang perlu diperhatikan.
Mengenai ujian nasional (UNAS) pemerintah menganggapnya sebagai solusi untuk menaikkan mutu pendidikan nasional. Penentuan kelulusan ujian nasional ditentukan oleh pemerintah melalui setandar kelulusan yang tiap tahun naik. Padahal di dindonesia peta kualitas pendidikan sangat mencolok terutama di sekolah pedesaan dan sekolah diluar pulau jawa. Sekolah yang berada di Jakarta tentunya beda dengan sekolah yang ada di papua misalanya. Setiap tahun banyak siswa yang menjadi korban ujian nasional padahal belum tentu mereka tidak pintar, banyak hal yang menjdi faktor penentu kelulusan. Dari keprihatinan tersebut, maka muncullah komunitas air mata guru di Medan yang secara resmi menggugat pemerintah tentang adanya ujian nasional ke Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya gugatan mereka dikabulkan dan ujian nasional dibatalkan, namun pemerintah tetap melaksanakan ujian nasional dengan merubah kebijakan yaitu mengadakan ujian nasional susulan bagi mereka yang tidak lulus.
Sejauh ini pemerintah sudah berusaha memajukan mutu guru dengan cara melaksankan program sertifikasi guru. Guru yang sudah sertifikasi akan mendapakan tunjangan lebih. Namun masalah kesejahteraan guru masih menjadi masalah yang pelik, terutama bagi mareka yang berstatus guru bantu. Semua guru tidak bisa mengharapkan status PNS karena sudah cukup banyak. Akhirnya, para guru juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan mereka sendiri diluar pekerjaan sebagai guru. Selain itu pemerintah juga harus lebih memperhatikan nasib guru yang berada di daerah terpencil.
Telah banyak usaha dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Namun di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan mutu pendidikan sulit untuk ditingkatkan. Pertama, kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function yang tidak konsekuen. Kebijakan ini hanya mengandalkan input yang baik untuk menghasilkan output yang baik, masalah proses hampir diabaikan. Kebijakan seperti ini lebih menekankan pada lembaga pendidikan sebagai pusat produksi. Kedua, penyelenggaraan pendidikan secara sentralistik. Keputusan birokrasi dalam hal ini hampir menyentuh semua aspek sekolah, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi sekolah tersebut. Akibatnya, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan lembaganya. Ketiga, peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan masih kurang. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan hanya bersifat dukungan dana. Padahal yang lebih penting adalah partisipasi dalam hal proses pendidikan yang meliputi; (1) pengambil keputusan, (2) monitoring, (3) evaluasi, dan (4) akuntabilitas. Dengan demikian, sekolah dan masyarakat secara bersama-sama bertanggungjawab dan berkepentingan terhadap hasil pelaksanaan pendidikan, bukan sekolah yang bertanggungjawab kepada masyarakat terhadap hasil pelaksanaan pendidikan itu sendiri.


C.  Permasalahan Pendidikan di Madrasah dan Upaya pemecahannya
Sebagai upaya inovasi dalam Sistem Pendidikan Islam, madrasah tidak lepas dari berbagai problema yang dihadapi. Problema-problema tersebut, menurut Darmu'in (1998), antara lain:
1.  Madrasah telah kehilangan akar sejarahnya, artinya keberadaan madrasah bukan merupakan kelanjutan pesantren, meskipun diakui bahwa pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia.
2.  Terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah diidentikkan dengan sekolah karena memiliki muatan secara kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum. Di sisi lain, madrasah dianggap sebagai pesantren dengan sistem klasikal yang kemudian dikenal dengan madrasah diniyah.
Dengan demikian, sebagai sub sistem pendidikan nasional, madrasah belum memiliki jati diri yang dapat dibedakan dari lembaga pendidikan lainnya. Dan ketika pensejajaran madrasah dengan sekolah umum digulirkan yang malah berakibat pada berkurangnya proporsi pendidikan agama dari 60% agama dan 40% umum menjadi 30% agama dan 70% umum dirasa sebagai tantangan yang melemahkan eksistensi pendidikan Islam. Beberapa permasalahan yang muncul kemudian, antara lain:
1. Berkurangnya muatan materi pendidikan agama. Hal ini dilihat sebagai upaya pendangkalan pemahaman agama, karena muatan kurikulum agama sebelum SKB dirasa belum mampu mencetak muslim sejati, apalagi kemudian dikurangi.
2. Tamatan Madrasah serba tanggung. Pengetahuan agamanya tidak mendalam sedangkan pengetahuan umumnya juga rendah.
Diakui bahwa model pendidikan madrasah di dalam perundang-undangan negara, memunculkan dualisme sistem Pendidikan di Indonesia. Dualisme pendidikan di Indonesia telah menjadi dilema yang belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Dualisme ini tidak hanya berkenaan dengan sistem pengajarannya tetapi juga menjurus pada keilmuannya. Pola pikir yang sempit cenderung membuka gap antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Seakan-akan muncul ilmu Islam dan ilmu bukan Islam (kafir). Padahal dikotomi keilmuan ini justru menjadi garapan bagi para pakar pendidikan Islam untuk berusaha menyatukan keduanya.
Dualisme pendidikan Islam juga muncul dalam bidang manajerialnya, khususnya di lembaga swasta. Lembaga swasta umumnya memiliki dua top manager yaitu kepala madrasah dan ketua yayasan (atau pengurus). Meskipun telah ada garis kewenangan yang memisahkan kedua top manager tersebut, yakni kepala madrasah memegang kendali akademik sedangkan ketua yayasan (pengurus) membidangi penyediaan sarana dan prasarana, sering di dalam praktik terjadi overlapping. Masalah ini biasanya lebih buruk jika di antara pengurus yayasan tersebut ada yang menjadi staf pengajar. Di samping ada kesan mematai-matai kepemimpinan kepala madrasah, juga ketika staf pengajar tersebut melakukan tindakan indisipliner (sering datang terlambat), kepala madrasah merasa tidak berdaya menegumya.
Praktek manajemen di madrasah sering menunjukkan model manajemen tradisional, yakni model manajemen paternalistik atau feodalistik. Dominasi senioritas semacam ini terkadang mengganggu perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Munculnya kreativitas inovatif dari kalangan muda terkadang dipahami sebagai sikap yang tidak menghargai senior. Kondisi yang demikian ini mengarah pada ujung ekstrem negatif, hingga muncul kesan bahwa meluruskan langkah atau mengoreksi kekeliruan langkah senior dianggap tabiat su'ul adab.
Dualisme pengelolaan pendidikan juga terjadi pada pembinaan yang dilakukan oleh departemen yaitu Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag). Pembinaan Madrasah di bawah naungan Depag berhadapan dengan Sekolah umum di bawah pembinaan Depdiknas sering menimbulkan kecemburuan sejak di tingkat (SD dan MI) hingga perguruan tinggi. Dari alokasi dana, perhatian, pembinaan manajerial, bantuan buku dan media pembelajaran, serta penempatan guru, hingga pemberian beasiswa pendidikan lanjut sering tidak sama antara yang diterima oleh sekolah umum (Depdiknas) dengan madrasah (Depag).
Kesenjangan antara madrasah swasta dan madrasah negeri pun tampaknya juga menjadi masalah yang belum tuntas diselesaikan. Gap tersebut meliputi beberapa hal seperti pandangan guru, sarana dan prasarana, kualitas input siswa dan sebagainya yang kesemuanya itu berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada mutu pendidikan. Yang demikian ini karena munculnya SKB tiga menteri tersebut belum diimbangi penyediaan guru, buku-buku dan peralatan lain dari departemen terkait (Malik Fadjar, 1998).
Terlepas dari berbagai problema yang dihadapi, baik yang berasal dari dalam sistem seperti masalah manajemen, kualitas input dan kondisi sarana prasarananya, maupun dari luar sistem seperti persyaratan akreditasi yang kaku dan aturan-aturan lain yang menimbulkan kesan madrasah sebagai 'sapi perah', madrasah yang memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh model pendidikan lainnya itu menjadi salah satu tumpuan harapan bagi manusia modern untuk mengatasi keringnya hati dari nuansa keagamaan dan menghindarkan diri dari fenomena demoralisasi dan dehumanisasi yang semakin merajalela seiring dengan kemajuan peradaban teknologi dan materi. Sebagai jembatan antara model pendidikan pesantren dan model pendidikan sekolah, madrasah menjadi sangat fleksibel diakomodasikan dalam berbagai lingkungan. Di lingkungan pesantren, madrasah bukanlah barang yang asing, karena memang lahirnya madrasah merupakan inovasi model pendidikan pesantren. Dengan kurikulum yang disusun rapi, para santri lebih mudah mengetahui sampai di mana tingkat penguasaan materi yang dipelajari. Dengan metode pengajaran modern yang disertai audio visual aids, kesan kumuh, jorok, ortodok, dan eksklusive yang selama itu melekat pada pesantren sedikit demi sedikit terkikis. Masyarakat metropolit makin tidak malu mendatangi dan bahkan memasukkan putra-putrinya ke pesantren dengan model pendidikan madrasah. Baik mereka yang sekedar berniat menempatkan putra-putrinya pada lingkungan yang  baik (agamis) hingga yang benar-benar menguasai ilmu yang dikembangkan di pesantren tersebut, orang makin berebut untuk mendapatkan fasilitas di sana. Etika pergaulan, perilaku dan performance pakaian para santrinya menjadi daya tarik tersendiri, yang menjanjikan kebahagiaan hidup dunia akhirat sebagaimana tujuan pendidikan Islam (Al-Abrasyi, 1970; Jalaluddin dan Said, 1996).
Realitas menunjukkan bahwa praktek pendidikan nasional dengan kurikulum yang dibuat dan disusun sedemikian rupa bahkan telah disempurnakan berkali-kali, tidak hanya gagal menampilkan sosok manusia Indonesia dengan kepribadian utuh, bahkan membayangkan realisasinya saja terasa sulit. Pendidikan umum (non madrasah) yang menjadi anak emas pemerintah, di bawah naungan Depdiknas, telah gagal menunjukkan kemuliaan jati dirinya selama lebih dari tiga dekade. Misi pendidikan yang ingin melahirkan manusia-manusia cerdas yang menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kekuatan iman dan takwa plus budi pekerti luhur, masih tetap berada pada tataran ideal yang tertulis dalam susunan cita-cita (perundang-undangan). Tampaknya hal ini merupakan salah satu indikator dimana pemerintah kemudian mengakui keberadaan madrasah sebagian dari sistem pendidikan nasional.
Keberhasilan pendidikan secara kuantitatif didasarkan pada teori Benjamin S. Bloom (1956) yang dikenal dengan nama Taxonomy of Educational Objectives, yang mencakup tiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Meskipun demikian, keberhasilan output (lulusan) pendidikan hanyalah merupakan keberhasilan kognitif. Artinya, anak yang tidak pemah shalat pun, jika ia dapat mengerjakan tes PAl (Pendidikan Agama Islam) dengan baik maka ia bisa lulus (berhasil), dan jika nilainya baik, maka ia pun dapat diterima pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lain halnya dengan outcome (performance, penampilan) seorang alumni Madrasah, bagaimanapun nilai raport dan hasil ujiannya, moral keagamaan yang melekat pada sikap dan perilakunya akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan lembaga pendidikan yang menjadi tempat ia belajar. Karena itulah keberhasilan outcome disebut keberhasilan afektif dan psikomotorik. Bagi lembaga pendidikan "Madrasah", kedua standar keberhasilan (output dan outcome) yang mencakup tiga domain taxonomy of educational objectives, tidak dapat dipisahkan. Di samping Madrasah mendidik kecerdasan, ia juga membina moral dan akhlak siswanya (Al-Abrasyi, 1970; Abdullah, 1994). Itulah nilai plus madrasah dibandingkan sekolah umum yang menekankan pembinaan kecerdasan intelek (aspek kognitif).
Munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberi peluang kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, tidak mengagetkan para pengelola madrasah. Madrasah juga lebih survive dalam kondisi perubahan kurikulum yang sangat cepat, karena kehidupan madrasah tidak taklid kepada kurikulum nasional. Manajemen desentralisasi memberikan kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan proses belajar mengajar (PBM) sesuai dengan kebutuhan yang dikondisikan untuk kebutuhan lokal. Dengan demikian, maka madrasah mendapatkan angin segar untuk bisa lebih eksis dalam mengatur kegiatannya tanpa intervensi pemerintah pusat dalam upaya mencapai peningkatan mutu pendidikannya. Melalui proses belajar mengajar yang didasari dengan kebutuhan lokal, kurikulum tidak terbebani dengan materi lain yang sesungguhnya belum atau bahkan tidak relevan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik pada jenjang tersebut. Efektivitas PMB diharapkan bisa tercapai sehingga menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi.
Adapun meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam pendidikan menyebabkan para pengelola madrasah memfokuskan pada program-program tambahan sebagai sarana meningkatkan kualitas pendidikan. Program remidial dan kursus untuk meningkatkan perkembangan kognitif, sosial dan emosional dari siswa yang berkemampuan rendah dalam taraf perekonomian dan hasil belajar merupakan program-program kompensasi, bukan untuk menggantikan program-program yang ada.
Sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari masyarakat, madrasah lebih mudah mengintegrasikan lingkungan eksternal ke dalam organisasi pendidikan, sehingga dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kepemilikan yang tinggi dengan keterlibatan yang tinggi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat bukan lagi terbatas seperti peranan orang tua siswa (POMG) yang hanya melibatkan diri di tempat anaknya sekolah. Melainkan keterlibatan yang didasarkan kepada kepemilikan lingkungan.
Sesuai dengan jiwa desentralisasi yang menyerap aspirasi dan partisipasai masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, masyarakat dituntut untuk memiliki kepedulian yang tinggi memperhatikan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan setempat. Hal ini dapat menumbuhkan sikap kepemilikan yang tinggi dengan memberikan kontribusi baik dalam bidang material, kontrol manajemen, pembinaan, serta bentuk partisipasi lain dalam rangka meningkatkan eksistensi madrasah yang selanjutnya menjadi kebanggaan lingkungan setempat.
Akhirnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang hidup dari, oleh dan untuk masyarakat belum mendapatkan sentuhan pikiran dan tangan kita semua. Peningkatan mutu tidak akan terealisir tanpa andil semua pihak. Untuk itu, demi peningkatan mutunya maka madrasah perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan. 







***

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar